Loading...

LEMBAR TANYA JAWAB SEPUTAR AKM (ASESMEN KOMPETENSI MINIMUM) - DOWNLOAD INFO

Lembar Tanya Jawab Seputar AKM - Asesmen Kompetensi Minimum

APA ITU AKM  ?

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika (numerasi). Baik pada literasi membaca maupun numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis-sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. 

AKM menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat.

Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia.


Lembar Tanya Jawab AKM :

1. Apa itu Asesmen Nasional ? Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

2. Mengapa perlu ada Asesmen Nasional ? Asesmen Nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar-mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen Nasional menghasilkan informasi untuk memantau (a) perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan (b) kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan (misalnya di satuan pendidikan: antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu). Asesmen Nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seha rusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Asesmen Nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan Dinas Pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. 

3. Apakah Asesmen Nasional menentukan kelulusan peserta didik ? Tidak, Asesmen Nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen Nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen Nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil Asesmen Nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Seperti dijelaskan sebelumnya, hasil Asesmen Nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Dengan demikian, Asesmen Nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan.

Lebih lanjut secara detail tentang Asesmen Kompetensi Minimum berikut ini kami sampaikan penjelasannya yang kami kutip dari laman https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm/ Pusat Asesmen dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI berupa Lembar Tanya Jawab seputar AKM yang kami rangkum dalam sebuah tayangan di bawah ini :

VIEW SEPUTAR LEMBAR TANYA JAWAB AKM :


File unduhan  :    Lembar Tanya Jawab Seputar AKM   -   KLIK DISINI


Demikian Informasi tentang Lembar Tanya Jawab Seputar AKM, semoga bermanfaat dan terimakasih atas kunjungannya di website ini.

SKB 4 MENTERI PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TAHUN AJARAN DAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)- REGULASI-info

SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease - COVID 19 : Berikut ini admin menyampaikan Surat Keputusan Bersama oleh 4 Kementerian tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran tahun Ajaran dan tahun Akademik 2020/2021 pada masa pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).


Terkait dengan telah ditetapkannya Keputusan Bersama oleh 4 Kementerian yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, dengan Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dengan ini kami sampaikan Salinan Keputusan Bersama Menteri tersebut, untuk diketahui dan sebagai bahan acuan dalam penyelenggaraan Pembelajaran tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021 sebagai berikut :

SKB 4 KEMENTERIAN TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TAHUN AJARAN DAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021

File SKB 4 Kementerian dapat di unduh  DISINI

Demikian informasi yang dapat admin sampaikan tentang Keputusan Bersama oleh 4 Kementerian yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, dengan Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

BEASISWA S1 DAN DUKUNGAN TEMPAT TINGGAL TELAH DI BUKA DI UNIVERSITAS TERBAIK KANADA - INFO

INFO PENDIDIKAN : Kesempatan emas bagi putra dan putri Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi Sarjana (S1) ke luar negeri dengan sistim beasiswa, pasalnya telah dibuka kesempatan untuk kalian bahwa Universitas Terbaik di Kanada membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa berprestasi dengan memberikan beasiswa S1 dan dukungan tempat tinggal.

Berikut cuplikan berita yang berhasil kami sunting dari : Kompas.com - 21/10/2020, 10:16 WIB

Universitas Terbaik Kanada Buka Beasiswa S1 dan Dukungan Tempat Tinggal


KOMPAS.com
– Universitas terbaik di Kanada, University of Toronto, menawarkan program beasiswa Lester B. Pearson untuk pelajar internasional, termasuk siswa Indonesia. 

Dalam situs resmi Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings, University of Toronto berada pada peringkat pertama sebagai perguruan tinggi terbaik di Kanada, Amerika Utara. Sementara itu pada peringkat dunia 2021 versi QS World University Ranking, kampus negeri ini menduduki peringkat ke-25 sebagai perguruan tinggi terbaik di dunia. 

Sejak berdiri pada 1827, University of Toronto telah berkembang menjadi lembaga pendidikan untuk pembelajaran, penemuan, dan pencitaan pengetahuan terkemuka di Kanada. 

Melansir laporan dari QS World University Rankings, jurusan yang memiliki skor tinggi di University of Toronto adalah Geologi, Geofisika, Ilmu Bumi dan Kelautan, Filsafat, serta Fisika dan Astronomi. 

Setiap tahun, University of Toronto membuka Program Beasiswa Internasional Lester B. Pearson dan menerima sekitar 37 siswa dari berbagai negara. 

University of Toronto menyelenggarakan Program Beasiswa Internasional Lester B. Pearson untuk memberikan penghargaan bagi pelajar yang berprestasi dalam bidang akademik, memiliki kreativitas, dan diakui sebagai pemimpin di sekolah mereka. “Lewat program beasiswa internasional ini, University of Toronto mencari siswa yang memiliki dampak di komunitas dan kehidupan sekolah serta berpotensi untuk berkontribusi secara positif kepada komunitas global pada masa depan,” tulis University of Toronto dalam laman resminya. 

Cakupan 

Keuntungan yang didapatkan oleh penerima Beasiswa Internasional Lester B. Pearson jenjang sarjana (S1) adalah sebagai berikut. 
  1. Uang sekolah. 
  2. Uang buku. 
  3. Biaya tak terduga. 
  4. Dukungan tempat tinggal selama 4 tahun. 
Syarat pendaftaran

Bagi pelamar beasiswa dari Indonesia, di bawah ini merupakan berbagai syarat-syarat pendaftaran Beasiswa Internasional Lester B. Pearson. 
  1. Bukan warga negara Kanada. 
  2. Berada di tahun terakhir SMA atau lulus paling awal pada Juni 2020. 
  3. Mendapatkan surat nominasi dari sekolah dengan menggunakan formulir Nomination Form. 
  4. Mendaftarkan diri pada studi sarjana di University of Toronto dan memulai perkuliahan pada September 2021. 
  5. Skor IELTS minimal 6.5 (min. tiap-tiap nilai adalah 6.0). 
  6. Skor TOEFL iBT minimal 100 (min. skor writing 22). 
Cara pendaftaran

Untuk langkah yang pertama, pelamar harus mendapatkan nominasi dari sekolah asal dan mengumpulkannya paling lambat hingga 30 November 2020.

Satu sekolah hanya bisa menominasikan 1 pelajar setiap tahunnya untuk mendaftar Beasiswa Lester B. Pearson. 

Kedua, pelamar mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di University of Toronto 2021 ke OUAC https://future.utoronto.ca/apply/applying/ sebelum 14 Desember 2020.

University of Toronto menyarankan agar menyelesaikan pendaftaran sebelum 7 November 2020 untuk berjaga-jaga bila kuota program studi terisi dengan cepat sehingga bidang yang popular dapat tutup lebih awal. 

Pastikan pelamar telah memenuhi persyaratan masuk sebagai mahasiswa di University of Toronto dengan membaca International Applicants. 

Meski pelamar dapat mendaftar lebih dari 1 program studi, tetapi Beasiswa Lester B. Pearson hanya memberikan tunjangan pada pilihan pertama. 

Setelah memperoleh nominasi dari sekolah dan diterima sebagai mahasiswa University of Toronto, pelamar mendaftarkan diri secara daring pada program Beasiswa Lester B. Pearson sebelum 18 Januari 2021. 

University of Toronto pun akan mengumumkan penerima beasiswa S1 ini pada akhir April 2021.

Untuk informasi lebih rinci mengenai Beasiswa Internasional Lester B. Pearson ini, pelamar dapat melihat tautan https://future.utoronto.ca/pearson/about/

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Universitas Terbaik Kanada Buka Beasiswa S1 dan Dukungan Tempat Tinggal", 

Demikian informasi ini kami sampaikan semoga bermanfaat dan terimakasih.

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PADA TAHUN AJARAN DAN TAHUN AKADEMIK BARU 2020/2021 MASA PANDEMI COVID 19 - INFO

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran dan Tahun Ajaran Baru Pada Masa Pandemi Covid 19 : Sebentar lagi dunia pendidikan memasuki tahun pelajaran baru 2020/2021, namun demikian sampai saat sekarang pelaksanaan pembelajaran di negeri ini masih dalam suasana penularan Corana Virus Disease (COVID-19).

Untuk itu perlu adannya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pembelajaran pada dunia pendidikan di Indonesia pada masa pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), kebijakan tersebut sebagai pedoman dan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada tahun ajaran baru 2020/2021.
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN TAHUN AJARAN BARU PADA MASA PANDEMI COVID 19
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN TAHUN AJARAN BARU PADA MASA PANDEMI COVID 19
Sebagai bentuk dan langkah pemerintah dalam mensikapi penyelenggaraan pembelajaran dan tahun ajaran baru 2020/2021 pada masa pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), maka pemerintah mengeluarkan berupa Keputusan Bersama 4 Kementerian yaitu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

Keputusan bersama 4 Menteri tersebut mengagendakan pelaksanaan pembelajaran untuk :
1. Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
2. Pendidikan Tinggi ;
3. Pesantren dan Pendidikan Keagamaan (oleh Kementerian Agama).

Prinsip dasar dan Prioritas utama kebijakan Pembelajaran pada masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID 19) sesuai keputusan bersama 4 kementerian tersebut adalah : Kesehatan dan Keselamatan Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Keluarga dan Masyarakat. merupakan priorotas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.


Pola Pembelajaran Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid 19 tahun Ajaran 2020/2021 :
  • Tahun ajaran baru 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020.
  • Untuk daerah yang berada di zone Kuning, Orange, dan Merah Dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, satuan pendidikan pada zone-zone tersebut tetap melanjutkan Belajar Dari Rumah (BDR)

Pola Pembelajaran Pendidikan Tinggi Pada Masa Pandemi Covid 19 tahun Ajaran 2020/2021 :
  • Tahun akademik pendidikan tinggi tahun 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Agustus 2020, tahun akademik pendidikan tinggi keagamaan 2020/2021 pada bulan September 2020.
  • Metode pembelajaran : Pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zone wajib dilaksanakan secara DARING untuk mata kuliah Teori, demikian juga untuk Praktik sedapat mungkin juga dilaksanakan secara DARING.
  • Dalam hal mata kuliah yang tidak dapat dilaksanakan secara daring, mata kuliah diletakkan di bagian akhir semester.
  • Pimpinan perguruan tinggi di semua zone hanya dapat mengijinkan aktivitas mahasiswanya di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan direktur jenderal terkait untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran Daring seperti : 1. Penelitian di laboratorium untuk Skripsi, Tesis dan Desertasi. 2. Tugas laboratorium, praktikum, Studio, Bengkel dan kegiatan akademik/vokasi serupa.

Penggunaan BOS dan BOP PAUD Pada Masa Pandemi COVID 19




Demikian informasi yang dapat admin sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terimakasih atas kunjungannya di website ini.

INI PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PPG PRAJABATAN UNTUK PGSD TAHUN 2020 - INFO


Berikut ini admin menyampaikan informasi tentang surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 1639/B.B2/GT/2020 tanggal 29 Mei 2020 perihal Perubahan Jadwal Pelaksanaan PPG Prajabatan Bidang Studi PGSD tahun 2020.

Wabah Corona Virus Disease - COVID 19 sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda akan berakhir, khususnya untuk Indonesia tercinta ini setiap hari menurut data dari sumber terpercaya bahwa semakin hari semakin bertambah untuk yang terpapar positif Covid-19, data yang terpapar positif COVID - 19 sampai dengan hari ini 1 Juni 2020 mencapai angka 6.940 orang dengan positif Corona.

Perubahan Jadwal Pelaksanaan PPG Prajabatan Bidang Studi PGSD

Dengan adanya wabah COVID-19 sangat mempengaruhi dan terganggunya segala aktifitas pemerintahan sehingga dampak dari COVID - 19 ini sangat terasa sekali dan mempengaruhi dari segala sektor termasuk Pendidikan di Negara Indonesia Tercinta ini.

Kegiatan Proses Belajar Mengajar dari tingkat Dasar, Menengah dah Perguruan tinggi sangat terganggu dengan adanya Corona ini, sehingga pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan sistem Daring - Online (belajar di rumah secara online)

Begitu juga dengan pelaksanaan PPG Prajabatan Bidang Studi PGSD yang sudah direncanakan secara matang, sehingga harus mengalami perubahan Jadwal Pelaksanaannya. 

Perubahan Pelaksanaan PPG Prajabatan Bidang Studi PGSD tersebut adalah untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23370/A/GT/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan PPG Prajabatan tahun 2020 dan nomor 36603/A.A5/OT/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan hormat kami sampaikan perubahan jadwal pelaksanaan PPG Prajabatan Bidang Studi PGSD 

Selanjutnya kami bagikan informasi tentang Jadwal Perubahan Pelaksanaan PPG Prajabagan Bidang Studi PGSD tahun 2020 berdasarkan surat edaran terbaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 1639/B.B2/GT/2020 tanggal 29 Mei 2020 perihal Perubahan Jadwal Pelaksanaan PPG Prajabatan Bidang Studi PGSD tahun 2020.sebagai berikut :


Lampiran Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor : 1639/B.B2/GT/2020 Tanggal : 29 Mei 2020

Daftar Perguruan Tinggi
1. Universitas Negeri Yogyakarta
2. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
3. Universitas Sanata Dharma
4. Universitas Ahmad Dahlan
5. Universitas Muhammadiyah Purwokerto
6. Universitas PGRI Semarang
7. Universitas Sebelas Maret
8. Universitas Muhammadiyah Surakarta
9. Universitas Veteran Bangun Nusantara
10. Universitas Kristen Satya Wacana
11. Universitas Negeri Malang
12. Universitas Muhammadiyah Malang
13. Universitas Negeri Surabaya
14. Universitas Jember
15. Universitas Pendidikan Indonesia
16. Universitas Pakuan, Bogor
17. Universitas Negeri Jakarta
18. Universitas Pendidikan Ganesha
19. Universitas Lambung Mangkurat
20. Universitas Negeri Makassar
21. Universitas Lampung
22. Universitas Sriwijaya
23. Universitas Bengkulu
24. Universitas Negeri Padang
25. Universitas Negeri Medan
26. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

View tayangan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor : 1639/B.B2/GT/2020 Tanggal : 29 Mei 2020


LINK UNDUHAN : Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor : 1639/B.B2/GT/2020 Tanggal : 29 Mei 2020

=======  DOWNLOAD DISINI ========

DOWNLOAD TERKAIT :
PANDUAN INSTRUKTUR DARING PPG DALJAB VERSI 2 - PDF
PANDUAN LENGKAP PPG DARING VERSI 2  - PDF
PANDUAN PESERTA PPG DARING VERSI 2 - PDF
Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara agar dapat menyesuaikan jadwal pelaksanaan PPG Prajabatan dan menyampaikan hal tersebut kepada calon mahasiswa PPG Prajabatan Bidang Studi PGSD.

Demikian info tentang Perubahan jadwal Pelaksanaan PPG Prajabatan PGSD ini semoga bermanfaat dan terimakasih.

DOWNLOAD JUKNIS BOS REGULER TAHUN 2020 PERMENDIKBUD 8 TAHUN 2020 - INFO

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) - REGULER
TAHUN 2020 (PERMENDIKBUD 8 TAHUN 2020)
==============================================
Juknis BOS Reguler Tahun 2020 : Upaya meningkatkan tertib administrasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan berupa Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
JUKNIS BOS REGULER TAHUN 2020 PERMENDIKBUD 8 TAHUN 2020
JUKNIS BOS REGULER TAHUN 2020 PERMENDIKBUD 8 TAHUN 2020
TUJUAN BOS REGULER

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler diterangkan bahwa BOS Reguler bertujuan untuk: 
a. membantu biaya operasional Sekolah; dan 
b. meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik.

PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN BOS REGULER :

Penggunaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip: 
  • fleksibilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan Sekolah; 
  • efektivitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah; 
  • efisiensi yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal; 
  • akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundangundangan; dan 
  • transparansi yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Sekolah. 

PENERIMA DANA BOS REGULER :

Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Dana BOS Reguler diberikan kepada Sekolah, yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
  1. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun; 
  2. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
  3. memiliki izin operasional yang berlaku bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik; 
  4. memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan 
  5. bukan satuan pendidikan kerja sama.

ALOKASI DANA BOS REGULER 
  1. Besaran alokasi dana BOS Reguler yang diberikan kepada Sekolah penerima dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah Peserta Didik. 
  2. Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 
  3. a. Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SD setiap 1 (satu) tahun; 
    b. Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMP setiap 1 (satu) tahun; 
    c. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMA setiap 1 (satu) tahun; 
    d. Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMK setiap 1 (satu) tahun; dan 
    e. Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB setiap 1 (satu) tahun.
Selanjutnya di sebutkan bahwa Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud adalah berdasarkan data jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN pada Dapodik.

KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BOS REGULER :

Dalam Pasal 9 Permendikbud RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler adalah Dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah diantaranya adalah sebagai berikut :
  1. penerimaan Peserta Didik baru; 
  2. pengembangan perpustakaan; 
  3. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; 
  4. kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran; 
  5. administrasi kegiatan sekolah; 
  6. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; 
  7. langganan daya dan jasa; 
  8. pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah; 
  9. penyediaan alat multi media pembelajaran; 
  10. penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam neger pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama; 
  11. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB; dan/atau 
  12. pembayaran honor, (Pembayaran honor sebagaimana dimaksud dapat digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah).
LARANGAN PENGGUNAAN DANA BOS REGULER OLEH SATUAN PENDIDIKAN

Tim BOS Sekolah tidak boleh menggunakan dana BOS Reguler untuk: 
  1. disimpan dengan maksud dibungakan; 
  2. dipinjamkan kepada pihak lain; 
  3. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis; 
  4. sewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan; 
  5. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah; 
  6. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
  7. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris Sekolah); 
  8. digunakan untuk pemeliharaan prasarana Sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat; 
  9. membangun gedung atau ruangan baru; 
  10. membeli saham; 
  11. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program BOS Reguler atau perpajakan program BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan/atau Kementerian; 
  12. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya; 
  13. melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau 
  14. bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di Sekolah yang bersangkutan.
PENGELOLAAN, PELAPORAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA OLEH SATUAN PENDIDIKAN : 

Pengelolaan dana BOS Reguler di Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut: 
  1. dana BOS Reguler dikelola oleh Sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu, kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah; 
  2. perencanaan mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah; 
  3. Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS Reguler; 
  4. penggunaan dana BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di Sekolah dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun; 
  5. penggunaan dana BOS Reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS Reguler harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan Satuan Pendidikan, khususnya untuk pengembangan program peningkatan kualitas belajar Peserta Didik di Sekolah. 
  6. pengelolaan dana BOS Reguler di Sekolah dilakukan oleh tim BOS Sekolah; 
  7. tim BOS Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: 1) kepala Sekolah sebagai penanggung jawab; 2) anggota terdiri dari: a) bendahara; b) 1 (satu) orang dari unsur guru; c) 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan d) 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan; 
  8. pengelolaan dana BOS Reguler pada sekolah terbuka melibatkan pengelola sekolah terbuka dengan penanggung jawab kepala sekolah induk sesuai dengan jenjangnya;
  9. tugas dan tanggung jawab tim BOS Sekolah sebagai berikut: 1) mengisi dan memutakhirkan data Sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah; 2) bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data Sekolah yang masuk dalam Dapodik; 3) menyusun RKAS mengacu pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana BOS Reguler; 4) melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh Kementerian; 5) memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS Reguler; 6) menyelenggarakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 7) melakukan konfirmasi dana sudah diterima melalui laman bos.kemdikbud.go.id; 8) menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler melalui laman bos.kemdikbud.go.id; 9) bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Reguler yang diterima; 10) bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terhadap seluruh dana yang dikelola Sekolah, baik yang berasal dari dana BOS Reguler maupun dari sumber lain; dan 11) memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
Untuk lebih detail secara lengkap tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler tahun 2020 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2020 dapat di lihat dan di unduh pada link unduhan di bawah ini :

JUKNIS BOS REGULER -PERMENDIKBUD 8 TAHUN 2020   (  KLIK DISINI  )

Demikian yang perlu kami sampaikan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler tahun 2020 - Permendikbud nomor 8 tahun 2020 ini, semoga bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pengelolaan dana BOS di satuan pendidikan. Terimakasih.

INI 4 PROGRAM PRIORITAS MENDIKBUD NADIEM - NEW INFO

4 Program Prioritas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NADIEM MAKARIM 5 Tahun Kedepan


Setelah dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Kabinet Joko Widodo jilid II, periode (2019 - 2024) Nadiem Makarim (Mendikbud RI) mempunyai 4 Program Prioritasi dalam dunia pendidikan.
INI 4 PROGRAM PRIORITAS MENDIKBUD NADIEM - NEW INFO
INI 4 PROGRAM PRIORITAS MENDIKBUD NADIEM - NEW INFO
Apa sajakah 4 Program Mendikbud Nadiem Makarim (2019-2024) ?

4 Program Mendikbud (Nadiem Makarim) yang disampaikan pada acara rapat konsolidasi yang dilakukan Kemenko PMK pagi tadi, Kamis (31/10/2019). Rapat itu dihadiri oleh sejumlah menteri yaitu Menag Fachrul Razi, Mensos Juliari Batubara, dan Menpora Zainuddin Amali.

Program pertama adalah melakukan penyisiran anggaran dan aktivitas mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi (PT). Kedua, lanjut Nadiem, memeriksa struktur kelembagaan untuk mendukung pembelajaran siswa.

"Kedua adalah apakah struktur kelembagaan baik internal maupun di luar badan-badan mendukung tujuan pembelajaran, apa dampak positif terhadap kualitas pembelajaran," ujar Nadiem dalam paparannya di hadapan Menko PMK Muhadjir Effendy.

Lalu di prioritas ketiga itu Nadiem mengaku akan menggerakkan program revolusi mental milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui suatu konten pembelajaran. Ia berharap dengan menggerakkan program ini bisa membangun karakter anak.

"Prioritas keempat adalah untuk benar-benar menggerakkan Revolusi Mental sesuai arahan Presiden dan Menko dengan nyata melalui konten-konten bukan hanya sistem institusi pendidikan, tapi di masyarakat secara luas. Jadi pengembangan karakter bukan hanya dari kurikulum, bukan hanya pembelajaran dari guru tapi masyarakat secara luas. Itu yang kita kembangkan," jelasnya.

Sumber  : https://news.detik.com/berita/d-4766941/konsolidasi-menteri-mendikbud-nadiem-ungkap-4-program-prioritas

Pemilihan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI oleh Presiden Presiden Joko Widodo bukan tanpa alasan yang jelas. Nadiem Makarim adalah sosok yang tidak memiliki latar belakang di sektor Pendidikan, tapi mengapa presiden Joko Widodo memilih Nadiem Makarim menjabat sebagai Mendikbud RI ?

INI JAWABANNYA : 

Ini alasan Presiden Joko Widodo memilih Nadiem Makarim yang dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019 s.d. 2024 mendatang :

Jokowi mengungkap alasan memilih Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini menjawab pertanyaan banyak pihak yang tak menyangka Nadiem Makarim akan menjadi Mendikbud. 

Pasalnya, Nadiem dinilai tak memiliki latar belakang di sektor pendidikan. Namun, Jokowi menilai latar belakang Nadiem yang mendirikan perusahaan rintisan berbasis teknologi seperti Gojek justru menjadi modal tersendiri. Ia meyakini sosok Nadiem bisa menggunakan keahliannya di bidang teknologi untuk menerapkan standar pendidikan yang sama bagi 300 ribu sekolah dengan 50 juta pelajar yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Hal itu disampaikan Jokowi kepada wartawan di Istana, Kamis (24/10/19). Kita diberi peluang setelah ada yang namanya teknologi, yang namanya aplikasi sistem yang bisa membuat loncatan. 

Sehingga yang dulu dirasa tidak mungkin sekarang mungkin.Oleh sebab itu dipilih Mas Nadiem Makarim," kata Jokowi. Jokowi juga mengatakan bahwa Nadiem juga telah bercerita banyak hal kepadanya tentang apa-apa saja yang dikerjakan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. (sumber : https://www.youtube.com/watch?v=hMrWAGL0qOc)

LIHAT VIDEO SELENGKAPNYA :


Lebih lengkap tentang Nadiem Makarim silahkan kunjungi   :   KLIK DISINI 

Demikian info tentang 4 Program Prioritas yang akan dilaksanakan oleh Nadiem Makarin sebagai menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan alasan presiden Joko Widodo memilih Nadiem Makarin sebagai Mendikbud RI.

DOWNLOAD - PETUNJUK TEKNIS PKP BERBASIS ZONASI - INFO PENDIDIKAN

JUKNIS PKP BERBASIS ZONASI

Petunjuk Teknis Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi  : Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan dalam hal ini peserta didik. 
PETUNJUK TEKNIS PKP BERBASIS ZONASI - INFO PENDIDIKAN
PETUNJUK TEKNIS PKP BERBASIS ZONASI - INFO PENDIDIKAN
Program ini dikembangkan mengikuti arah kebijakan Kemendikbud yang menekankan pembelajaran berorientasi Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS). Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan prestasi peserta didik. 

Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta didik ditentukan oleh faktor guru. Untuk senantiasa menjaga profesionalitasnya, guru harus senantiasa meng-update dirinya dengan melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jika program pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dikembangkan oleh Ditjen GTK sebelumnya, yang didasarkan pada hasil Uji Kompetensi Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi pedagogi dan profesional, maka Program PKP Berbasis Zonasi lebih berfokus pada upaya memintarkan siswa melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. 

Petunjuk Teknis ini terdiri dari lima bab, yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Gambaran Umum,  Bab III Pelaksanaan Program, Bab IV Monitoring, Evaluasi, Sertifikat, dan Pelaporan, dan Bab V Penutup.

GAMBARAN UMUM PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN (PKP) BERBASIS ZONASI


A. Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran

Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran selanjutnya akan disingkat dengan Program PKP, merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS). 

Program ini merupakan salah satu pendukung program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang lebih berfokus pada upaya memintarkan siswa melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dengan mempertimbangkan pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi, maka program ini dilakukan dengan berbasis zonasi, selanjutnya disebut dengan Program PKP Berbasis Zonasi. 

Manfaat Program PKP Berbasis Zonasi adalah sebagai berikut:
  1. Membiasakan siswa untuk berpikir tingkat tinggi sehingga dapat meningkatkan kompetensinya;
  2. Membiasakan guru untuk membuat pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penilaiannya;
  3. Memberikan acuan kepada kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi akademik;
  4. Memberikan acuan kepada pengawas sekolah dalam pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial.
B. Prinsip Dasar Pelaksanaan Program PKP

Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran yang dikembangkan oleh Ditjen GTK harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

1. Taat Azas
Program dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang diselenggarakan di pusat, provinsi maupun di kabupaten/kota. 

2. Berbasis Kompetensi
Program merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan oleh karenanya program ini berpedoman pada standar isi, kompetensi inti dan kompetensi dasar, standar proses, dan standar penilaian pada Kurikulum 2013. 

3. Terstandar
Pengelolaan Program harus memenuhi standar yang ditetapkan meliputi standar pengelolaan, standar fasilitator, standar sarana dan prasarana, standar penilaian, standar penilaian, standar penyelenggaraan, standar waktu pelaksanaan, dan standar sertifikat.

4. Profesional
Hasil UKG guru TK, SD, SLB, SMP, SMA, dan SMK dan hasil UKK guru kejuruan digunakan dalam analisis kebutuhan peningkatan kompetensi di masing-masing kelompok kerja. 

5. Transparan
Proses perencanaan dan pelaksanaan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dilakukan secara terbuka dan transparan serta dapat diketahui semua pihak yang berkepentingan.

6. Akuntabel
Proses dan hasil Program dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik. Kredibilitas dari pelaksanaan proses dan hasil program dapat dipercaya semua pihak.

7. Berkeadilan
Semua guru pada setiap sekolah diharapkan akan mengikuti Program PKP. Untuk mensukseskan penyelenggaraan Program PKP Berbasis Zonasi serta pertimbangan akan adanya keterbatasan dana di Pusat, maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat membantu dan berkontribusi dalam mengalokasikan dana melalui APBD sehingga kekurangan tersebut dapat diatasi.

Sumber  :  Buku Juknis PKP Berbasis Zonasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018

Selengkapnya tentang Buku Juknis PKP Berbasis Zonasi dapat di lihat pada view tayangan di bawah ini :


Apabila membutuhkan file lengkap PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN BERBASIS ZONASI dapat di unduh = KLIK DISINI =

Membutuhkan file Modul PKP Berbasis Zonasi  ?   silahkan baca  dan unduh dibawah ini :
Modul PKP Berbasis Zonasi Paket Pembelajaran untuk Guru TK - Pdf.
Modul PKP Berbasis Zonasi Paket Pembelajaran untuk Guru SD/MI semua mapel - Pdf
Demikian tentang Juknis Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) berbasis zonasi ini kami bagikan semoga bermanfaat, terimakasih atas partisipasinya sudah berkunjung di website ini.